FIP UNG — Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo (FIP UNG) sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pendidikan Berbasis Kawasan: Menyatukan Aspirasi, Mewujudkan Inspirasi” dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula FIP UNG tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan pendidikan dari Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitar, mulai dari pemerintah daerah, BPMP, unsur GTK, organisasi profesi, hingga akademisi dan peneliti.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor IV UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis kawasan merupakan bagian dari arah strategis Universitas Negeri Gorontalo sebagai kampus kawasan yang berdampak. Menurutnya, UNG tidak hanya berorientasi pada internasionalisasi, tetapi juga harus hadir menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui pendidikan yang kontekstual, relevan, dan berbasis karakter wilayah.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd., menekankan bahwa FGD tersebut bukan sekadar forum diskusi akademik, melainkan ruang kerja bersama untuk menata agenda pendidikan berbasis kawasan di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya. Ia menilai berbagai persoalan pendidikan seperti mutu pembelajaran, akses pendidikan, pemerataan guru, hingga tata kelola tidak dapat diselesaikan secara parsial karena semuanya saling berkaitan.
Menurut beliau, pendidikan kawasan membutuhkan cara pandang baru yang mampu menghubungkan data daerah, kajian akademik, praktik baik, serta kebijakan pendidikan dalam satu ekosistem kolaboratif. Ia menegaskan bahwa FIP UNG hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk mendampingi penyusunan kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dekan FIP UNG juga menjelaskan bahwa skenario FGD dirancang secara sistematis agar tidak berhenti sebagai forum seremonial. Mulai dari pembukaan, pengantar akademik dan kebijakan, paparan kondisi daerah, diskusi terpumpun, hingga perumusan policy brief dan road map pendidikan kawasan 2026–2030.
Beliau menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan kawasan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas lembaga. Pemerintah daerah berperan menyediakan data dan arah kebijakan, BPMP mengawal mutu dan rapor pendidikan, unsur GTK memperkuat kapasitas SDM pendidikan, sementara perguruan tinggi bertugas menghadirkan kajian, riset, pelatihan, serta evaluasi kebijakan.
“Kolaborasi bukan hanya sebatas penandatanganan MoU atau PKS, tetapi kerja bersama berbasis data, masalah nyata, dan indikator keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Dekan FIP UNG juga menargetkan bahwa hasil FGD harus melahirkan dokumen kerja yang operasional berupa Policy Brief Pendidikan Berbasis Kawasan, Road Map Pendidikan 2026–2030, program prioritas pendidikan daerah, serta komitmen tindak lanjut lintas lembaga.
Kegiatan FGD ini dipandu oleh Dr. Arifin, M.Pd., Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG yang juga dikenal sebagai akademisi dan peneliti di bidang manajemen pendidikan. Dengan pengalaman akademik dan riset yang dimilikinya, Dr. Arifin berhasil mengarahkan jalannya diskusi secara dinamis dan konstruktif sehingga berbagai gagasan dari para peserta dapat terhubung dalam satu kerangka besar pengembangan pendidikan berbasis kawasan.
Prof. Dr. Amir Archam, M.E., dari UNG misalnya, mengingatkan bahwa kawasan Teluk Tomini merupakan kawasan strategis dunia dengan kekayaan sumber daya yang besar, namun di sisi lain masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendidikan. Ia menyoroti fenomena anak putus sekolah di wilayah pertambangan yang mulai meningkat. Menurutnya, UNG harus hadir sebagai agen pengentasan kemiskinan melalui penguatan kualitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan guru di daerah.
Pandangan yang lebih filosofis disampaikan Basri Amin, S.Sos., M.A., Ph.D. Ia menekankan bahwa pendidikan masa kini terlalu administratif dan belum cukup menyiapkan generasi menghadapi ilmu masa depan. Menurutnya, konsep kawasan tidak boleh dimaknai sempit hanya sebatas batas geografis, tetapi sebagai ruang sosial, budaya, dan pengetahuan yang hidup. Ia juga mengkritisi data pendidikan yang sering tidak merepresentasikan kondisi nyata di lapangan. “Guru jangan hanya menjadi pengurus administrasi, tetapi pengembang hasanah biografis dan peradaban,” ungkapnya.
Dari unsur pemerintah provinsi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Siti Maria I. Lahidjun, S.Pd., M.Si., mengakui masih adanya keterbatasan dalam pemetaan kebutuhan jurusan dan sekolah berbasis potensi wilayah. Ia berharap perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam kajian akademik yang lebih tajam terkait kebutuhan pendidikan daerah, termasuk pemetaan kompetensi peserta didik, kebutuhan guru, serta tata kelola sekolah berbasis karakter kawasan.
Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan layanan, tetapi juga bagaimana menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam memperkuat arah kebijakan pendidikan berbasis kawasan.
Dari sisi penjaminan mutu, BPMP Provinsi Gorontalo memperkaya arah diskusi melalui pendekatan berbasis data kawasan. BPMP memaparkan bahwa hingga awal 2026 Provinsi Gorontalo masih menghadapi sekitar 25.420 anak tidak sekolah yang terdiri atas 8.238 anak belum pernah sekolah, 10.200 putus sekolah, dan 6.982 lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Faktor ekonomi, rendahnya minat belajar, dan keterbatasan akses masih menjadi penyebab utama.
Sementara itu, dari perspektif pengembangan sumber daya pendidikan, kontribusi KGTK Provinsi Gorontalo menjadi salah satu penguat penting dalam forum tersebut. Dalam paparannya, KGTK Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan berbasis kebutuhan kawasan.
KGTK Gorontalo memaparkan berbagai program prioritas seperti Pelatihan Pembelajaran Mendalam, Program Sekolah Model, Pendidikan Inklusif, Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah, Program STEM, Pelatihan Tenaga Kependidikan, hingga penguatan literasi numerasi melalui program Matematika Gembira. Selain itu, KGTK juga mendorong digitalisasi pembelajaran, pengembangan guru kreator konten, serta program pemenuhan kualifikasi akademik S1/D-IV bagi guru PAUD dan SD.
Dalam pemaparannya, KGTK Provinsi Gorontalo juga menunjukkan sejumlah data strategis pendidikan. Tercatat data PTK se-Provinsi Gorontalo mencapai 20.338 guru, 1.457 kepala sekolah, dan 2.261 tenaga kependidikan. Selain itu, selama pelaksanaan program tahun 2025–2026, tercatat lebih dari 2.131 PTK telah terfasilitasi dalam berbagai program peningkatan kompetensi.
KGTK juga menegaskan pentingnya pembangunan sistem pendidikan berbasis data melalui dashboard pemetaan kompetensi, monitoring, evaluasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, BPMP, dan komunitas pendidikan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar intervensi pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil tiap kawasan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Dr. Husin Ali, S.Pd., M.AP., menekankan pentingnya penguatan mutu layanan pendidikan dan kepemimpinan sekolah. Ia menilai pendidikan berbasis kawasan harus disesuaikan dengan karakter Kota Gorontalo sebagai “Kota Jasa”, di mana seluruh ruang kota dapat menjadi ruang belajar masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Dr. Abd. Waris, S.Pd., M.Pd., memaparkan masih rendahnya kompetensi lulusan, terutama dalam Bahasa Inggris, serta dampak pasca-Covid terhadap kualitas pembelajaran. Ia juga menyoroti kekurangan ratusan guru di berbagai bidang dan pentingnya penguatan kurikulum berbasis kawasan serta pendidikan karakter peserta didik.
Sementara itu, Ahmad Sarman, M.Pd., dari Kabupaten Boalemo menyoroti persoalan rendahnya kualifikasi guru PAUD dan SD, tantangan literasi dan numerasi, hingga persoalan perundungan verbal di sekolah. Meski demikian, Boalemo telah mulai mengembangkan Smart School berbasis digital walaupun masih terkendala akses internet di beberapa wilayah.
Dari Kabupaten Pohuwato, Arman Mohamad, S.Pd.I., M.Si., menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kawasan pertambangan dan potensi wilayah pesisir Teluk Tomini. Ia juga mendorong revitalisasi sekolah di kawasan lingkar tambang melalui dukungan CSR perusahaan.
Sementara itu, Supriadi Goma, S.Pd.I., dari Bolaang Mongondow Utara menyoroti lemahnya kompetensi guru dalam memahami mata pelajaran yang diampu dan pentingnya kebijakan pendidikan berbasis hasil riset. Perspektif tersebut diperkuat oleh Ivoni Margareta Ismail, S.Pd., M.Si., yang menjelaskan bahwa daerahnya sedang mengembangkan pendidikan pertanian berbasis climate change untuk memperkuat kewirausahaan peserta didik dan pendidikan berbasis potensi lokal.
Pandangan yang cukup filosofis juga disampaikan Dr. Romy Baruadi, S.Pd., M.Pd., yang menilai pendidikan berbasis kawasan sesungguhnya telah hidup dalam tradisi pendidikan lokal sejak lama. Ia mencontohkan pembelajaran berbasis alam, pengolahan jagung, serta muatan lokal sebagai bentuk pendidikan kontekstual yang perlu direvitalisasi kembali dalam sistem pendidikan modern.
Sementara itu, Prof. Dr. Maryam Rahim, M.Pd., menegaskan bahwa solusi pendidikan sebenarnya telah banyak tersedia, namun implementasinya belum maksimal. Ia menawarkan penguatan sekolah terbuka, rumah belajar masyarakat, dan sekolah binaan sebagai solusi terhadap persoalan anak tidak sekolah dan perundungan.
Prof. Dr. Abdul Haris PanaI, M.Pd., juga memberikan catatan penting terkait pengembangan karakter guru dan peserta didik di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya menyiapkan kompetensi akademik, tetapi juga harus memperkuat karakter religius, integritas, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
Selain FGD, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku monograf “Guru Penggerak Perubahan: Kepemimpinan Pembelajaran di Era Digital dan Kecerdasan Buatan” karya pengurus PGRI Cabang Khusus UNG yang terdiri dari dosen dan peneliti UNG. Momentum kegiatan juga diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FIP UNG dan sejumlah mitra strategis pendidikan.
Dari keseluruhan diskusi, sejumlah arah rekomendasi mulai mengerucut dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief pendidikan berbasis kawasan. Rekomendasi tersebut antara lain pengembangan kurikulum berbasis potensi wilayah, pemetaan kebutuhan guru berbasis data riil daerah, penguatan pendidikan vokasi kawasan, revitalisasi sekolah di wilayah khusus, penguatan layanan BK, peningkatan literasi dan numerasi kontekstual, serta penguatan kepemimpinan sekolah dan tata kelola berbasis rapor pendidikan.
Menutup kegiatan tersebut, Penanggung Jawab FGD, Dr. Candra Cuga, M.Pd., menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian besar kegiatan GEMA Hardiknas FIP UNG 2026 yang dilaksanakan sejak 2 Mei hingga 24 Mei 2026. Menurutnya, di tengah peringatan Hardiknas yang tahun ini cenderung berlangsung lebih sepi di berbagai tempat, FIP UNG tetap berkomitmen menjadi bagian terdepan dalam merawat semangat, kewarasan, dan optimisme pendidikan melalui berbagai kegiatan akademik, literasi, inovasi, hingga kolaborasi pendidikan kawasan.
Program-program unggulan GEMA Hardiknas FIP UNG 2026 meliputi:
• GEMA di Sekolah
• Educational Innovation Showcase
• Sinta Ready Class
• Ruang Bedah Buku Pendidikan
• Forum GEMA Pendidikan Kawasan
• Gelar Karya Media Pembelajaran
• Peluncuran Monograf dan Karya Akademik Pendidikan
• Sinema Pendidikan
“Kita tidak sedang membangun mimpi yang jauh dari kenyataan. Yang kita bangun adalah langkah-langkah kecil yang terukur, berbasis data, dan dikerjakan bersama secara konsisten agar pendidikan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, FIP UNG bersama para mitra akan melaksanakan kegiatan lanjutan dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD lanjutan) yang melibatkan guru, kepala sekolah, unsur pemerintah daerah, serta beberapa perguruan tinggi di kawasan sekitar. Forum tersebut diarahkan untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah dihasilkan, menyusun prioritas implementasi program, serta memperkuat sinergi antar-lembaga dalam pembangunan pendidikan berbasis kawasan.
Melalui forum ini, FIP UNG menegaskan komitmennya menjadi pusat pengembangan pendidikan kawasan di Indonesia Timur. Pendidikan berbasis kawasan diharapkan tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi menjadi gerakan nyata yang menghadirkan pendidikan bermutu, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat Gorontalo dan kawasan sekitarnya.
